Detail Berita

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang

 

Demi mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya memiliki strategi sebagai berikut:

 

Peningkatan kualitas dan kuantitas gedung kantor Pemerintah Kabupaten Malang yang memadai dan layak; strategi pelaksanaannya diarahkan melalui pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor Pemerintah secara berkelanjutan berdasarkan skala prioritas yang mendesak dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat dan optimalisasi penggunaan anggaran yang berhasil guna dan berdaya guna

Pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman yang berkualitas (prasarana dan sarana air minum, sanitasi serta drainase dan jalan lingkungan); strategi pelaksanaannya diarahkan melalui prioritas pelaksanaan yang menggunakan pola kemitraan dan pola pendampingan manajemen pengelolaan infrastruktur secara langsung pada masyarakat maupun melalui lembaga swadaya masyarakat guna memaksimalkan kuantitas dan kualitas pembangunan dan manfaatnya

Peningkatan kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasil guna dan berdaya guna secara optimal dan seimbang; strategi pelaksanaannya diarahkan melalui peningkatan serta pemberdayaan kapasitas dan kompetensi sumberdaya organisasi yang optimal dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana peruntukan ruang

Peningkatan  kualitas  dan  pemberdayaan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  secara optimal

Penyediaan rumah dan peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta peningkatan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman.

Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

 

Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk menentukan prioritas program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dalam kurun waktu 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:

  1. Kebijakan internal merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administrasi Dinas, meliputi:
    • Peningkatan kualitas pelayanan administrasi secara umum, keuangan, sarana dan prasarana
    • Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas
    • Peningkatan dan pengembangan sistem evaluasi, perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
  1. Kebijakan eksternal merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya pencapaian target pengembangan daerah yang meliputi:
    • Meningkatkan serta memberdayakan kapasitas dan kompetensi sumber daya organisasi yang optimal dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana peruntukan ruang;
    • Membangun/merehabilitasi/memelihara gedung kantor Pemerintah secara berkelanjutan berdasarkan skala prioritas dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat dan optimalisasi penggunaan anggaran yang berhasil guna dan berdaya guna;
    • Melaksanakan prioritas pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman (prasarana dan sarana air minum, sanitasi serta drainase dan jalan lingkungan) yang berkualitas;
    • Peningkatan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman serta Peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
    • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan pelayanan penyedotan tinja limbah rumah tangga.
    • Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan peningkatan fasilitas pelayanan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Berita Lain