Kepala DPKPCK Menghadiri program Gerakan Serentak Bangun Jamban
Pemerintah Kab. Malang berkomitmen utk menurunkan angka stunting yg sering terjadi pd anak2. Melalui Dinas Kesehatan Kab. Malang, pihaknya mencanangkan program Gerakan Serentak Bangun Jamban (Genta Baja) sbg upaya menuju Kab. Malang Stop BAB Sembarangan (SBS) guna mencegah stunting.
Kepala Dinkes Kab. Malang dr Ratih Maharani MMRs mengatakan, program ini merupakan salah satu rangkaian upaya penanganan & pencegahan stunting di Kab. Malang. Selain itu jg sbg upaya agar Kab. Malang bs Open Defecation Free (ODF). ODF sendiri merupakan kondisi ketika setiap individu dlm komunitas tdk buang air besar sembarangan.
Dia menyampaikan, program ini disosialisasikan kpd seluruh Kades & Camat yg ada di Kab. Malang. Seperti yg terlihat di halaman Pendopo Kab. Malang Kepanjen, Senin (21/10). Peserta yg hadir mendapat informasi bagaimana cara membangun jamban yg benar. "Seperti apa membangun jamban yg sehat. Harapannya jambannya dipakai, harus ada perubahan perilaku," ujarnya.
Dia mengungkapkan, saat ini sdh ada 91,5% masyarakat Kab. Malang yg mengakses jamban sehat. Utk wil yg blm mempunyai jamban sehat, nantinya bs melapor ke puskesmas utk selanjutnya dilaporkan ke DinKes. "Dari DinKes kemudian akan memverifikasi," imbuhnya.
Menurutnya, jamban sehat diperlukan agar masyarakat mau mengubah perilaku agar tdk BAB sembarangan. Selain itu jg utk mencegah penyakit menular.
Sementara itu, Bupati Malang Sanusi menyampaikan, BAB sembarangan merupakan salah satu penyebab stunting yg mengakibatkan anak mudah diare & pencernaan tdk bagus. Oleh krn itu, pihaknya berkomitmen utk mensukseskan program ini. "Karena ini jd penyebab, & komitmen Kab. Malang di 2021 zero stunting, tinggal 50 rb KK yg diselesaikan di 2020 ," kata dia.
Nantinya, akan dialokasikan dana sebesar kurang lebih Rp 20 M utk membangun jamban bersih ini. Dana tsb berasal dari APBD & jg bantuan CSR. Sebenarnya, lanjut dia, pemerintah tlah mensosialisasikan program ini. Hanya saja masih blm merata. "Sebelumnya sudah, hanya sebelumnya Pemerintah blm turun langsung, hanya diserahkan ke masyarakat," ungkapnya.
Saat ini, 390 desa yg ada, 104 desa & 4 kel. diantaranya sdh memiliki jamban bersih.